reformasi intelijen Fundamentals Explained

reformasi intelijen Fundamentals Explained

Blog Article

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.

Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible

Perpajakan duniawi  #dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Intelligence given that the “to start with line of struggle” involves adaptation on the occasions and threats. The orientation in institutional growth is on the development that synergizes 5 features; democracy as well as concepts on the rule of regulation, professionalism, adaptation to technological developments, a chance to examine modern day threats, and transformation on the capabilities supplied by the point out to acquire greatest success.

Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.

, typically shortened as “Ormas” and often loosely translated as “Mass Businesses”) was setup because of the Suharto administration to control civil Culture, together with other legal guidelines in a very package deal called the “Political Regulation Offer of 1985.” The strategy of “societal Corporation” launched by this law was designed to build a person organizational position for every type of passions – activity, career, operate or faith – to make sure that It might be a lot easier Baca selengkapnya to the regime to manage them.

g., by forced getting of folks’s land and destruction in the environment and forests ‘escorted’ by army and intelligence businesses.

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]

The public trauma from amazing intelligence ‘powers’—especially army intelligence—allowing control of the public sphere as well as political program has not totally disappeared yet. In a rustic that has knowledgeable 32 several years of authoritarian in the Orde Baru (New Order) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence elements in governing administration businesses and ministries remains a vital concern.